Jakarta - Gubernur Fauzi Bowo akan menggelar operasi yustisia mulai H+15 Lebaran. Kebijakan itu dinilai bukti ketidakpekaan pemimpin dalam mengemban HAM internasional.
"Ada enam kepekaan itu. Salah satunya, kebijakan operasi yustisia adalah kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pro rakyat miskin," kata Koordinator Human Right Working Group (HRWG) yang merupakan koalisi NGO Indonesia Rafendi Djamin.
Hal itu disampaikan dia dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Senin (6/10/2008).
Karena itu, kata Rafendi, sudah menjadi kewajiban bagi Foke, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta, untuk mengeluarkan perintah pembatalan operasi yustisia. Hal itu karena operasi bersifat represif dan menggantinya menjadi operasi yang lebih bersifat preventif dan mendidik.
"Diganti dengan pencatatan dan pendataan rutin bagi seluruh penduduk Jakarta," katanya.
Selain itu, HRWG juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk me-review total semua kebijakan warisan masa lalu yang sudah tidak sesuai. "Hentikan tindakan represif dalam bentuk 'razia' yang merupakan warisan kolonial," kata Refendi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar