Ayu Kamu Bisa!!

SEMAKIN “berjangkitnya” masyarakat selebritas yang ikutan dalam dunia perpolitikan tidak hanya diikuti dengan masuknya selebritas di partai politik. Tapi, lebih dari sekedar ikutan mereka juga turut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Katakanlah pemilihan bupati. Pilbup memang dibuka bagi siapapun yang “merasa” dirinya kredibel di bidangnya, khususnya bidang kepemimpinan. Seperti di Sukabumi, Ayu Azhari turut meramaikan pilbup yang akan dilangsungkan pada Mei 2010 mendatang.

Namun ke depan diharapkan sejak di wilayah kabupaten pemimpin atau bupati itu diharapkan dapat berstandar Millenium Development Goal’s. Tak sekedar hanya karena sudah terkenal di media televisi dan pastinya orang mengenal, tapi juga diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di daerah tersebut. Seperti halnya berkaitan dengan MDGs yakni masalah kesehatan, baik itu kesehatan masayarakat (kesmas) sampai fokus urusan kesehatan ibu dan anak dan penyakit-penyakit gawat seperti HIV/Aids, flu burung, dan sebagainya.

Selain itu, pemimpin itu harus dapat memikirkan jalan keluarnya masalah pendidikan, dan kemiskinan. Karena rata-rata di setiap daerah mempunyai angka kemiskinan yang relatif lebih besar dibanding angka ekonomi menengah ke atas.

Sebagai saran saja untuk Ayu Azhari, Sukabumi daerha yang sangat besar potensi sumber daya alamnya. Dapatlah kiranya hal ini dibangun, jika Anda terpilih, sehingga meski sebagai bupati tapi bisa membuka jalur investasi yang besar. Agar pendapatan asli daerah di Sukabumi dapat meningkat dan Ayu juga bisa menjadi panutan bagi masyarakat Sukabumi karena sudah meningkatkan taraf hidup dan ekonomi, terlebih Ayu sebagai seorang wanita (ibu). Ayu, Kamu bisa!!**

Antara Tuhan dan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seolah-olah buang badan. Hal ini terlihat dari aksinya atau program selanjutnya bahwa KPU akan memverifikasi lagi untuk data pemilih tetap (DPT) yang kemarin tidak punya kesempatan untuk menyontreng pada pemilihan legislatif, tapi dengan melapor dirinya (baca: masyarakat) berhak pada penyontrengan pemilihan presiden yang akan terselenggara beberapa bulan lagi.

Ini jelas-jelas tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pilleg yang bisa disebut gagal. Mengapa demikian? Karena seharusnya ada tanggung jawab atau reaksi dari KPU mengenai pemilih yang bisa memilih tapi tidak mempunyai kesempatan memilih.

Seperti yang dilakukan beberapa partai oposisi seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura dan lain-lain—mestinya KPU berterima kasih dan bahkan dengan segera melakukan pemilihan ulang, atau yang lainnya. Jangan tinggal menyebutkan bahwa yang punya hak pilih tapi terabaikan bisa memilih pada pilpres mendatang.

Setelah melakukan perbaikan, boleh lah dilakukan hal seperti dilakukan verifikasi ulang, dan atau sebagainya, dan meloloskan pemilih yang punya hak. Tapi, ini kan seolah-olah lancar setahap atau beberapa tahap. Inilah demokrasi yang sengaja diciptakan oleh incumbent pada masyarakat yang tengah mengalami pendewasaan dalam berdemokrasi atau detilnya dalam berpolitik.

Setiap kali (5 tahun sekali) selalu ada pengubahan teknis dalam menyontreng. Namun, usaha itu dianggap sebuah hal yang biasa-biasa saja sehingga tidak terlihat dari kegigihan perangkat negara (baca: KPU) dalam mempertanggungjawabkan kerjanya demi negara. Ironi sekali, bahkan hal ini dengan “malu-malu kucing” dilindungi pemerintah.

Seperti bahasa atau kata-kata yang saya kutip dari sudara-saudara kita, “Biar semua ini Tuhan yang balas.” Tidak cukup! Sementara, kitanya sendiri yang mengabaikan hal ini sehingga kita sendiri yang harusnya bertanggung jawab tapi tidak.

Memang Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mengampuni. Tapi tidak seperti ini jadinya, jika kita berharap negeri kita di tahun mendatang bisa menjadi lebih baik. Berusaha yang teramat sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, itu baru mengharap berikutnya “pengasihan” (baca: perbaikan negeri) dari Tuhan. Jadi, bisakah kita menjadikan diri kita sebagai bagian warga yang teramat peduli akan perkembangan negeri kita demi generasi selanjutnya yang memimpin negeri ini?

Presiden SBY Tidak Fair Pemilihan Legislatif 9 April 2009

Masalah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan legislatif belumlah kunjung usai. Tapi, dengan berita adanya pendaftaran yang lebih konkrit dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan presiden—baiknya pemilihan legislatif dilakukan ulang. Mengapa demikian? Karena masyarakat tidak mengetahui waktu pemilihan kini ada batasan hingga jam 12.00 siang. Sementara, mekanisme sosialisasi dilakukan oleh calon legislatif di mana seharus hal ini tugas wajib dari KPU.

Banyak kekecewaan masyarakat tidak bisa memilih “jagonya” untuk duduk di Senayan. Namun, dari hasil sosialisasi caleg bukanlah dianggap sebuah sosialisasi maksimal yang seharusnya bisa dilakukan KPU tidak hanya melalui iklan di media massa. Sementara, banyak masyarakat yang juga tidak mengetahui cara “menyontreng”. Nah, ini seharusnya menjadi bahan pemikiran negara di mana Pemilu 2009 tidak dilaksanakan secara maksimal, bahkan lebih cenderung pada kegagalan.

Ketidakjujuran ini bahkan di-backing oleh Presiden. Bagaimana tidak? Sebuah logika sederhana saja, bahwa, “Jika saya sekarang menang, nanti diadakan pemilihan ulang saya bisa jadi tidak menang.”

Kasus-kasus “serangan fajar” saja tidak bisa ditanggapi darurat oleh Presiden SBY. Kekalahan dari partai-partai besar pun sebuah logika yang sederahan ketika diinstruksikan oleh masing-masing ketua umumnya untuk tidak melakukan serangan fajar, tapi malah partai penguasa melakukan serangan fajar. Terbukti bukan bahwa ini pemilihan tidak fair?

‘Serangan Fajar’ Tgl 9 April 2009

Siapa bilang Pemilu Legislatif (pileg) tanggal 9 April kemarin dibilang sukses? Ini semua permainan dari incumbent yang menyoba membuat rezim baru di era demokrasi yang tengah kita jajaki. Penodaan dan penistaan demokrasi pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh rezim yang konon baru berkuasa pada saat baru lahir.

Seolah-olah perasaan bangga itu terluapkan ketika dengan ‘show’-nya SBY mengucapkan terima kasih di televisi dan koran-koran. SBY tak ubahnya seorang yang tak ingin tahu apa yang terjadi di bawah. Terlebih para calon legislatornya bisa dibilang lebih dari 50 persen melakukan money politics atau ‘serangan fajar’. Jadi, ini drama atau sandiwara apa lagi?

Apa iya, seperti ini demokrasi yang kita harapkan? Terlebih salah seorang petinggi di dewan pimpinan daerah Ibukota Jakarta salah satu partai besar (PDIP)—pun ketika melakukan kampanye dan menghadapi pemilihan tidak sama sekali mengggunakan serangan fajar seperti yang dilakukan oleh caleg dari Partai Demokrat.

Masyarakat Indonesia yang baik, awas jangan mudah termakan janji apalagi saat berjanji mengimingi uang seperak-dua perak.

KPU dan Panwas Bisa Terindikasi Menggagalkan Pemilu 2009

Sudah tinggal menghitung waktu untuk menuju Pemilihan Umum (Legislatif) 2009. Namun, melihat waktu yang amat sempit ini bukan tidak mustahil bahwa semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Pemilu 2009 banyak surat suara yang tidak sah dikarenakan banyak pemilih yang sudah diketahui sebagai daftar pemilih tetap (DPT)—bahkan gagal dalam pemilihan.

Nah, hal inilah yang wajib diantispasi sebagai orang intelektual baik yang ada di eksekutif maupun jajarannya—mungkin hingga ke legislatif yang mengurusi tentang pemilu. Jika kita analisa hal terbaru yang ditemukan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sudah bukan main susahnya untuk dipraktikkan oleh warga atau DPT. Kecenderungan dari penyosialisasian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika kita evaluasi untuk kinerja belumlah maksimal. Bagaimana hal ini untuk menghadapi swing voter yang jelas-jelas bukan surat suara yang tidak sah— malah tidak memilih sama sekali.

Nah, keruan hal ini membuat para calon legislatif untuk menyosialisasikan agar terselenggaranya pemilihan secara maksimal. Namun, memang negara ini perlu aturan ketika Panitia Pengawas Pemilu yang bertindak sebagai “polisi” Pemilu, menetapkan jumlah massa dalam sosialisasi maksimal 200 orang. Bagaimana hal ini bisa terwujudkan jika seluruh rakyat Indonesia mengetahui bagaimana agar penyontrengan bisa berjalan lancar. Sementara, caleg pun kena diskualifikasi ketika melebihi kuota yang ditentukan. Agar menjadi informasi bagi sebagian banyak eksekutif dan jajarannya dalam hal ini KPU dan Panwaslu, bahwa gaya-gaya seperti ini bisa dianggap untuk menggagalkan pemilu. Coba perhatikan saja.

Pemimpin yang tak Mempunyai Jiwa Pancasila

Masanya hampir mendekati pemilihan umum 2009 yang nanti rencananya akan berlangsung pada 9 April 2009. Hampir semua partai politik mengusung isu populis seperti peningkatan sumberdaya manusia agar tidak menjadi negeri miskin. Bahkan, ada parpol yang tak ragu-ragu menggembor-gemborkan hal yang seharusnya sudah terjadi beberapa waktu (baca: tahun) lalu, sperti penurunan bahan bakar minyak.

Pemerintah yang saat ini masih menjabat yakni diambil tanda kutip oleh rakyat hasil Pemilu 2004—romannya sudah tidak lagi mencerminkan sebagai pemimpin bangsa. Lebih dari sekedar euforia kekuasaan—katakan saja di sini Susilo Bambang Yudhoyono—bukanlah tipikal pemimpin rakyat Indonesia secara keseluruhan. Padahal, sebagai presiden adalah pemimpin bangsa yang ketika saat itu dipilih langsung oleh rakyat. Tapi, kenyataannya tidak lebih dari sekedar pemimpin yang lebih mengutamankan golongannya.

Ini jelas tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Lebih jelasnya sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia butir (1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, persatuan dan kesatuan dilihat dari kacamata leadership mungkin kepala negara ini ada di bawah rata-rata. Apalagi, kalau kita lihat butir (2) Rela berkorban demi bangsa dan negara. Silahkan pembaca bisa menafsirkan sendiri atas kondisi dan situasi terakhir.

Masanya saat ini rakyat (termasuk penulis) harus bisa melihat jeli sejauh mana kondisi yang saat ini tidak ada kemajuan sama sekali menjadi batu loncatan agar bisa memilih pemimpin yang bisa mendahulukan kepentingan umum seperti kebutuhan pangan yang terjangkau—ketimbang kepentingan pribadi. Ibarat pepatah yang mengatakan, jangan sampai kita terperosok pada lubang yang sama pada waktu yang sudah berlalu.

Kejadian demi kejadian hanya bisa dijadikan kendaraan politis oleh kepala negara yang notabenenya sebagai dewan pembina Partai Demokrat. Agar menjadi catatan sejarah bangsa, pemimpin pertama yang dipilih langsung oleh rakyat hanya sekadar label sebagai pemimpin bangsa. Terlebih, awal tahun 2009 ini indek kemiskinan makin bertambah, tapi penurunan BBM yang sangat tidak tepat dijadikan poin kesuksesan. Ironi sekali!

Berpolitik (yang) tak Etis

Sampai beberapa waktu yang lalu kepada beberapa media massa nasional Menteri Komunikasi dan nformatika Muhammad Nuh menyebutkan bahwa iklan partai politik masih sangat etis melihat dari makin bergeraknya partai mengampanyekan dirinya kepada publik melalui media televisi dan cetak. Tapi, kelayakan seorang menteri yang notabenenya sebagai kepanjangan tangan dari presiden.

Namun, kenyataannya dalam rentan waktu yang bersamaan (antara November dan Desember 2008)—yakni sebelum maupun setelah Muhammad Nuh mengungkapkan hal tersebut—sangat tidak tidak obyektif.

Jika kita runut dari awal ketika departemen yang mengiklan diri di media televisi dan radio terbukti kesuksesan belaka dari program departemen yang sudah diterapkan kepada masyarakat. Meski tidak semua departemen, ini dipandang sebagai kuda-kuda SBY sebelum ia dengan berani mengiklankan dirinya sebagai presiden yang sukses tanda kutip dan sebagai pentolan Partai Demokrat.

Jelas dari sini saja terlihat bahwa etikanya memang sudah tidak jujur. Apalagi terakhir sempat diributkan sesama partai pendukung penguasa, yakni Partai Golkar, yang tidak setuju atas pengklaiman Partai Demokrat tentang sudah tiga kali BBM diturunkan. Lantas, apa faedahnya?

Mestinya, tidak usah sampai diributkan, dengan pengiklanan itu saja Partai Demokrat, khususnya SBY, sudah mendzalimi rakyat atas penurunan (tiga kali) BBM.

Mungkin hal yang wajar jika saingan politik SBY menyebut “jangan mempermainkan rakyat seperti permainan yoyo”. Toh, kenyataannya memang seperti ini. Bahkan, saking tidak terima Andi Mallarangeng pun menjawab dengan logika anak kecil. Apa iya, watak pemimpin selanjutnya bagi negeri ini harus seperti ini? Kasihan kami sebagai rakyat yang ada di bawah.

Jangan salahkan rakyat, jika hal ini bagi SBY yang masih berkuasa mempunyai tim yang kurang membangun dalam setiap ungkapan yang dilontarkan—kalau rakyat tidak lagi simpati kepada Partai Demokrat.

Jenderal pun Bertindak (Sehubungan ABS)

Keputusan TNI untuk tidak berpolitik bukan serta merta menjadi materi urgensi dalam kumpul-kumpul purnawirawan sehubungan pertemuan di Balai Kartini dan ABS (Asal Bukan capres S). Tapi, kebutuhan politik untuk mengubah arah jalannya pemerintahan terlebih menjelang Pemilu 2009.

Ini merupakan kedewasaan purnawirawan yang mana kebanyakan yang pernah pada posisi jenderal, merasa peduli akan nasib bangsa yang tidak karu-karuan belakangan ini. Bahkan, di media massa ibukota juga memberitakan bahwa pemerintah mempertontonkan kemiskinan negeri ini.

Seharusnya SBY tidak bertindak seperti itu, tapi malah mengurangi angka kemiskinan dengan memberdayakan dan menggiatkan semua program ekonomi kemasyarakatan agar angka kemiskinan menurun. Namun, kenyataannya malah dijadikan obyek iklan politik yang mengklaim keberhasilan pemerintah. Realita ini sebuah hal yang wajar apabila mantan jenderal bangsa ini memutuskan harus turun tangan.**

Fatwa Haram Golput Tidak Negatif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa haram golput mendapat berbagai sambutan baik positif maupun negatif. Jika kita bicara yang positifnya, memang fatwa tersebut layak jika kita ungkapkan kepada kelompok yang selalu mendengungkan golput. Karena, dengan golput itu sendiri ibarat kita sudah mendzalimi diri kita sendiri. Siapa tahu, suara yang kita berikan untuk Pemilu 2009 akan membawa perubahan bagi negeri kita tercinta.

Tapi, kalau yang negatif bahwa fatwa haram itu seolah-olah membatasi hak seseorang untuk tidak memilih, bisa juga. Namun, saran tersebut sudah bukan waktunya untuk saat ini. Bahkan, demi kedewasaan negeri ini selanjutnya dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab seseorang akan nasib bangsa ini ke depan.

Seperti halnya disebutkan oleh mantan presiden RI, Megawati Soekarnoputri, bahwa yang tidak menggunakan suaranya untuk Pemilu 2009 nanti bukan warga negara Indonesia. Dalam hal ini saya sangat sepakat, karena siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa ke depan.**

SBY Pemimpin Partai, Bukan Pemimpin Rakyat Indonesia

Pernyataan yang dikatakan oleh Andi Malarangeng yang mengatakan bahwa BBM memang terbukti telah turun sebanyak tiga kali hanyalah logika anak kecil saja. Terlebih ketika, PDI Perjuangan (PDIP) yang mana rival Partai Demokrat (PD) menyebutkan iklan yang dibuat PD merupakan langkah licik menghadapi Pemilu 2009 agar bisa meraup suara yang sebanyak-banyaknya.

Bagaimana tidak licik, kenyataannya di sini terlihat SBY sebagai jajaran pengurus PD dan Presiden RI menggunakan kesempatan gratis sebagai penguasa yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk memuat iklan kampanye partainya mengenai penurunan BBM yang sudah ia putuskan. SBY sangat tidak etis dalam menggunakan program pemerintah untuk penurunan BBM sebagai kampanye partai.

Dengan menggunakan logika sederhana saja, presiden merupakan pemimpin negara yang terdiri dari berbagai macam suku, dan golongan, juga kelompok. Tapi, Presiden SBY merupakan pemimpin orangnya PD, bukan pemimpin rakyat Indonesia.

Peta Politik 2009 Terus Berubah

Kerja konkrit ketimbang yang mempunyai kekuasaan Megawati Soekarnoputrilah lebih konkrit. Kampanye di Indonesia Bagian Timur yang diawali sejak beberapa saat lalu, terbukti Megawati amat peduli dengan masyarakat yang ada di bawah. Mereka selalu menyebut Megawati adalah orang yang pendiam dan tidak bisa berbuat lebih untuk bangsa Indonesia—sekarang malah kebalikannya.

Memang menurut lembaga survei LP3ES SBY bisa mengalahkan Megawati Soekarnoputri di beberapa wilayah di Jakarta, Banten, Jabar, Jateng serta beberapa belahan Jawa lainnya di tambah NTT, Kalimantan Sulawesi. Tapi, sebagai bagian wilayah Indonesia juga—Papua, Ambon, Manokwari, dan seluruh belahan Indonesia Bagian Timur pun punya hak pilih. Dalam peta wilayah, bahkan beberapa wilayah di Indonesia Bagian Timur sangat sulit dijangkau oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2009 nanti.

Jangan salah, meski di Indonesia Bagian Barat SBY bisa mengungguli Megawati tapi perlu diingat peta golput atau swing voter belum berubah antara 30 sampai 50 persen. Bahkan, bukan hal yang mustahil ketika Megawati melajutkan silaturahmi politiknya menyisir ke wilayah barat memungkinkan Jawa pun bakal terbelah akan “kekuasaan” suara SBY. Itupun jika SBY masih “menganggap” Muhammad Jusuf Kalla—jika pun iya tapi ancaman “pengikut” Gus Dur dari kalangan NU tidak bisa diabaikan begitu saja saat ini (ketika SBY-Kalla masih berkuasa).

Apalagi beberapa waktu lalu SBY sudah melakukan pelanggaran dengan menodai kampanyenya oleh tim suksesnya sendiri, yakni dengan menyewa Saiful Mujani dengan LSI-nya.

Selain itu, beberapa kalangan pengamat kawakan masih mengakui mereka yang berlebel swing voter, malah seruan Gus Dur pun masih digubris oleh beberapa level di bawah payung NU. Tapi, kerja keras Khofifah Indarparawansa sebagai bukti bakalan golput bisa diminimalisir. Jangan berbangga hati dulu, hai SBY beserta tim suksesnya.**

Tidak Peka, Ya Mundur Saja!

Terjadi penurunan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2008 dianggap suatu hal yang lumrah. Bahkan dengan bangga, Presiden SBY menyebutkan meskipun penurunan sampai 0,2 persen merupakan “usaha yang baik” Indonesia sebagai negara Asia dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (08 persen) dan Jepang (2,3 persen). Terlebih dalam statement Presiden SBY hanya perkiraan.

Sebagai bangsa yang mempunyai etika ketimuran merasa harusnya malu. Karena, dibanding dnegan perkembangan indeks kemiskinan yang makin naik dan prediksi angkap pengangguran yang makin tinggi juga yakni sampai 8 persen. Seharusnya, sebagai pemimpin yang setidaknya harus menjadi panutan bagi yang dipimpinnya merasa malu dan tidak ingin mengumbar-umbar angka perekonomian yang menurun 0,2 persen itu dari pertumbuhan perekonomian 6,3 persen itu pada 2007 kemarin.

Hal ini juga tidak serta-merta dibilang sebagai usaha dari para ekonom barisan SBY dalam menghadapi krisis global. SBY, sebagai gerbong terdepan seharusnya bisa lebih menjinakkan krisis global itu dengan membuat rakyat senang, tanpa harus “digoyang” dulu oleh demonstrasi. Memang, seterusnya selesai didemo Presiden SBY menurunkan sejumlah “item” BBM, tapi sudah telat.

Mengapa? Karena masyarakat sudah terlanjur cerdas mengantisipasi “produk” politis lainnya, sebelum Presiden SBY menurunkan harga BBM, misalnya. Jelas ini sebuah realita yang harus diterima oleh seluruh kalangan termasuk tim sukses SBY, bahwa ketidak-pekaan ini merupakan langkah mundur dari rezim ini.

Menyoal Iklan Parpol yang tak Beretika

Iklan yang diperdengarkan di media radio di Jakarta yang mengatasnamakan Partai Demokrat jelas sekali terlihat bahwa kekuasaan digunakan sebagai kendaraan kampanye partai politik menjelang Pemilu 2009 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Jikapun ini secara de jure tidak termasuk dalam hal pelanggaran, tapi secara etika PD sudah menggunakan Presiden SBY sebagai kesuksesan PD dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jelas-jelas ini sangat tidak beretika. Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh seperti yang disebutkan di dalam media cetak nasional, menyebutkan bahwa sejauh ini iklan yang dilakukan parpol pada masa kampanye ini masih beretika. Muhammad Nuh ada seorang menteri, jelas ia adalah bawahannya SBY. Tentunya, apapun pelanggaran termasuk masalah dalam beretika iklan kampanye pun tidak disebut sebagai pelanggaran.

Iklan di radio itu menyebutkan bahwa dua kali dalam sebulan harga BBM sudah diturunkan, itu sangat luar biasa (kata seseorang pria di iklan radio). Anggaran pendidikan telah dinaikkan 20 persen, dan sebagainya. Dari pesan iklan itu adalah program yang dijalankan pemerintah, bukan PD. Sebab, di dalam pemerintahan itu bukan hanya PD, ada Partai Golkar, PPP, PKS dan lain sebagainya.

Di sisi lain, nyatanya BBM tidak sangat signifikan menjamah “penderitaan” masyarakat, hanya Rp500. Ini “ngaco”, apalagi pendidikan. Logika saja, di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah mencapai ratusan ribu orang masa produktif—sedang sangat gencar, bagaimana untuk mencukupi biaya kebutuhan pendidikan anak-anak jika kondisinya seperti ini. Terlalu hiperbola dan sangat tidak beretika.

Apa Kebutuhan Kita 2009?

Tanggung jawab pemimpin terpilih setelah Pemilu 2009 nanti nampaknya akan semakin berat. Rupanya 2009 ini merupakan tahun “kemiskinan” Indonesia. Ancaman pemutusan hubungan kerja sebentar lagi akan menggejala di seluruh sektor perekonomian. Hanya sebagai informasi saja, ketika devisa maupun kas negara banyak diperoleh dari sektor swasta.

Menyikapi ini terbayang sekali akan beratnya tanggung jawab presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru untuk mengurangi sampai mengikis hingga indeksnya menurun. Kondisi ini merupakan tantang yang sangat diperlukan solusi konkrit.

Setidaknya dipikiran kita terbayang, bahwa jangankan mereka saudara-saudara kita yang menjadi korban PHK ini berpikir untuk mempunyai tempat tinggal yang layak. Mungkin, di antara saudara-saudara kita sudah mengalami hal ini sejak sebelum mereka kena di PHK—bagaimana ketika kena PHK dan hanya mendapat pesangon yang sangat minim? Tidak semua korban PHK dapat pesangon. Inilah yang diacuhkan SBY-Kalla, alias tidak mau ikutan pusing “mikirin” kondisi korban PHK. Selain itu, saudara kita korban PHK ini kebutuhan makan saja setiap harinya belum tentu tercukupi, karena sudah tidak punya uang.

Makanya, konkrit saja—bahwa yang dibutuhkan saat ini pemimpin yang bisa memikirkan kebutuhan makan dulu, sebelum mereka mempunyai pekerjaan dan hingga hidup yang layak. Kebutuhan sembakolah yang utama.

Elpiji Masih Langka

Pasokan gas elpiji saat ini bisa dibilang masih sangat minim. Pertamina dalam hal ini perusahaan penyedia bahan bakar (elpiji dan minyak tanah) sudah melakukan apapun yang diperintahkan oleh pemerintahan SBY-JK. Tapi, hal ini malah membuat blunder di masyarakat. Selain antrian yang panjang—sebenarnya bahan bakar itu masih sangat langka di penjual atau agen.

Konversi dari minyak tanah ke elpiji merupakan program pemerintah yang digulirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya isapan jempol belaka. Apalagi untuk ketersediaan elpiji menjelang 2009, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengoordinir program ini mengecap dan menjanjikan kepada masyarakat tidak akan kekurangan pasokan gas elpiji di pasaran.

Ditulis di media cetak di Jakarta beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa Pertamina sebagai perusahaan BUMN penyedia elpiji itu, sudah melakukan kewajiban yakni menyediakan pasokan elpiji atas permintaan pemerintah, serta melakukan pengawasan suplai. Selain pemerintah SBY-JK yang tidak peka dalam menghitung kekurangan elpiji serta penyediaan atau suplai, juga lalai dalam memenuhi janji.**

Janji?

Sekilas memang pernyataan/statement yang mengharukan. Ketika Presiden SBY akan kembali menurunkan harga solar sebesar Rp500 per liter karena melihat kondisi nelayan kita. Pernyataan yang disambut oleh kebanyakan masyarakat nelayan di Gresik, Jawa Timur, itu, tak tanggung-tanggung janji lagi yang dilontarkan Presiden SBY.

Janji-janji SBY-Kalla dulu (kampanye ketika Pemilu 2004) yang kini banyak yang “gombal” karena kondisi global, salah satunya dengan naik-turunnya harga minyak dunia—tak hanya sekedar didiskon, bahkan direduksi. Kenapa mesti dikatakan “Presiden berjanji kepada nelayan”? Atau, “Demi nelayan”? Apakah kita sudah “tebal muka” ketika janji yang tak terlaksana.

Bak, menyiram air di padang pasir tandus. Jadi, tetaplah air itu simbol air, dan gurun simbol kering tandus. Masyarakat kini sudah mendapat “antibiotik” yang teramat banyak. Tapi, tidak berarti terus menerus seperti ini kondisinya. Apalagi cuma Rp500 saja. ***

Konversi Minyak Tanah Tidak Tepat Sasaran

Program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan akibat harga minyak tanah yang tinggi, sangat tidak tepat sasaran. Karena, kenyataannya banyak warga yang tidak mendapatkan gas elpiji paket konversi minyak tanah—yang mana pemakian gas elpiji bisa mencapai target hingga 40 juta paket untuk 40 juta KK untuk 2009. Di Jakarta Selatan, bahkan ada yang berpura-pura sebagai masyarakat yang layak kebagian gas elpiji. Malah, sejumlah orang pun banyak yang mendapatkan gas elpiji bisa mencapai lebih dari satu tabung.

Ada sejumlah orang yang menggunakan kesempatan untuk mendapatkan hingga beberapa tabung untuk dijual kembali. Sehingga, jatah orang tadi bisa ditukarkan uang yang ditampung oleh sekelompok orang yang berduit. Mereka berusaha mengimingi hingga harganya Rp150 ribu.

Iming-iming itu wajar dilakukan oleh anggota masyarakat yang mendapat jatah program konversi itu. Karena, untuk menutupi kebutuhan memasak mereka bahkan rela dirinya kembali lagi ke minyak tanah untuk bahan bakar. Atau, mereka yang menggunakan kayu bakar pun rela sesak nafas lagi di dapurnya.**

Pengungkapan Dana Kementerian dan Misi Tersembunyi

Terbongkarnya sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR merupakan shock terapy bagi para wakil rakyat yang “doyang uang” ketimbang kerja konkrit sebagai wakil rakyat. Kenyataan yang menggelikan lagi ketika kasus yang sempat dilontarkan Deputi Bank Indonesia dan melibatkan salah seorang anggota DPR, sehingga ia pun di keluarkan oleh partai akibat dari perbuatannya itu.

Ketika kasus itu juga mencuat dan sempat ramai sekian lama beritanya di media massa—terbuktilah Aulia Pohan yang juga besannya Presiden SBY salah satu aktor yang bermain “suap”. Adalagi sekarang mengenai Menteri Agama yang membuka bahwa pihak Depag pernah memberikan “sejumlah” uang kepada dua anggota DPR. Terbukti, dua orang wakil rakyat tersebut dalam salah satu media cetak disebutkan jika dianggap salah maka akan dikembalikan. Bahkan, hal itu merupakan dana bukan sembarang dikeluarkan.

Tapi, kenapa hal ini baru dibongkar? Penulis merasakan hal ini ada misi tersembunyi, terlebih ketika seorang menteri yang menyuatkan hal ini. Apalagi kini para menteri juga akhir-akhir ini dengan “tenang” menggunakan dana negara atau departemen untuk beriklan atas suksesnya program yang sudah dijalankan selama empat tahun terakhir. Serasa, semua sudah sangat susah untuk dibedakan antara pengungkapan kebenaran dan misi “kampanye”.**

Penegakkan Hukum Internal Perlu

Kasus bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) tidak hanya marak di Jakarta. Bangunan mewah pun tak lepas dari yang tidak mempunyai IMB. Ini merupakan permainan dari oknum Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B). Permainan izin pun tak lepas dari tindakan oknum P2B tersebut.

Ambil saja kasus di Jakarta Selatan yang melingkupi perumahan mewah Pondok Indah. Sementara, Widiyo S, Kasudin P2B Jakarta Selatan menyebutkan sekityar 173 bangunan akan dibongkar karena tanpa IMB. Selain itu, pernyataan Ny Ratu, Kasie P2B Kecamatan Jagakarsa menyebutkan tidak ada cincai-cincai dengan pemilik bangunan yang bermasalah itu.

Tindakan tegas itu harus terus ditegakkan oleh Ny Ratu, Kasie P2B Kecamatan Jagakarsa, agar bangunan-bangunan mempunyai izin. Tapi ada satu hal yang menurut penulis juga harus ditegakkan oleh Ny Ratu sebelum bertindak tegas keluar, yakni Ny Ratu harus bisa bertindak tegas terhadap oknum P2B di Jagakarsa untuk membenahi moral, ya moral oknum di Kecamatan Jagakarsa. Apalagi, saat ini oknum yang bersangkutan (yang dimaksud penulis) tengah dipanggil oleh Pemda untuk membenahi sejumlah kasus dan harus ia pertanggung jawabkan.

Selain keluar, yang di dalam pun penegakkan hukum harus dilakukan. Terima kasih atas perhatian Kasie P2B Ny Ratu.

Wakil Rakyat yang Merakyat

Ada-ada saja. Anggota wakil rakyat membuat agenda yang sangat tidak ada bobotnya. Pernyataan aneh ini terlontar ketika membaca pada media massa yang up-to date. Bahwa, wakil rakyat akan membuat satu agenda untuk mengumumkan wakil rakyat yang sering bolos rapat. Bahkan, hal yang mengada-ada sebagai alasan—pun terlontar dari sejumlah anggota yang mempunyai motif politis—sebagai lawan politiknya yang semestinya “dijatuhkan” dengan cara politis juga. Ini alasan yang benar bagi mereka yang mengajukan agenda ini.

Jeneralis pun dilakukan dalam poin untuk beralasan. Salah satunya karena waktunya sudah mendekati Pemilu 2009. Kalau ada dari partai politik yang mengutarakan hal itu, sudah jelas nampak sebagai “alat” menjatuhkan lawan politiknya.

Pengamat pun mungkin juga sudah sangat mem-blok pada kekuasaan. Gap ini ada ketika hal ini diutarakan tapi tanggapan aneh dilontarkan pula oleh pengamat. Mereka (pengamat) sok mengerti tentang apa kerja revolusioner parpol untuk lebih dekat dengan konstituen. Hal mengada-ada pun dijadikan bahan untuk dirilis media massa, agar image negatif untuk sejumlah anggota DPR “kalah” telak. Mengapa hal ini menjadi suatu yang dibesar-besarkan?

Contoh, Taufik Kiemas tengah “dekat” dengan konstituennya. Hal yang seperti ini malah yang harus dilakukan oleh wakil rakyat lainnya, yakni dekat, lalu menampung apa saja keinginan rakyat. Salah satu keinginan rakyat misalnya agar harga sembako bisa terjangkau—pun ini sedang diusahakan oleh Megawati Soekarnoputri dalam kampanyenya, jika nanti ia terpilih sebagai presiden.

Kerja revolusioner seperti Megawati atau Taufik Kiemas ini yang sudah tidak dipunyai oleh wakil rakyat sekarang. Mereka hanya “merampas” suara rakyat agar bisa menjabat sebagai wakil rakyat atau eksekutif. “Kecerdasan” wakil rakyat tidak pernah selesai dalam mereformasi diri. Hal ini jelas sebagai serangan politis dari lawan politik, semisal lawan politik PDI-Perjuangan. Inilah yang dikatakan sebagai wakil rakyat yang merakyat.

Dari kejelian seperti ini semestinya menjadi bahan pertimbangan para parpol yang sudah sah “menjual” suara rakyat yang ada di legislatif maupun eksekutif. Harapan penulis hal ini jangan dijadikan suatu agenda “buang waktu” yang mengesampingkan keinginan rakyat.**