Iklan yang diperdengarkan di media radio di Jakarta yang mengatasnamakan Partai Demokrat jelas sekali terlihat bahwa kekuasaan digunakan sebagai kendaraan kampanye partai politik menjelang Pemilu 2009 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Jikapun ini secara de jure tidak termasuk dalam hal pelanggaran, tapi secara etika PD sudah menggunakan Presiden SBY sebagai kesuksesan PD dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jelas-jelas ini sangat tidak beretika. Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh seperti yang disebutkan di dalam media cetak nasional, menyebutkan bahwa sejauh ini iklan yang dilakukan parpol pada masa kampanye ini masih beretika. Muhammad Nuh ada seorang menteri, jelas ia adalah bawahannya SBY. Tentunya, apapun pelanggaran termasuk masalah dalam beretika iklan kampanye pun tidak disebut sebagai pelanggaran.
Iklan di radio itu menyebutkan bahwa dua kali dalam sebulan harga BBM sudah diturunkan, itu sangat luar biasa (kata seseorang pria di iklan radio). Anggaran pendidikan telah dinaikkan 20 persen, dan sebagainya. Dari pesan iklan itu adalah program yang dijalankan pemerintah, bukan PD. Sebab, di dalam pemerintahan itu bukan hanya PD, ada Partai Golkar, PPP, PKS dan lain sebagainya.
Di sisi lain, nyatanya BBM tidak sangat signifikan menjamah “penderitaan” masyarakat, hanya Rp500. Ini “ngaco”, apalagi pendidikan. Logika saja, di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah mencapai ratusan ribu orang masa produktif—sedang sangat gencar, bagaimana untuk mencukupi biaya kebutuhan pendidikan anak-anak jika kondisinya seperti ini. Terlalu hiperbola dan sangat tidak beretika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar