Jenderal pun Bertindak (Sehubungan ABS)

Keputusan TNI untuk tidak berpolitik bukan serta merta menjadi materi urgensi dalam kumpul-kumpul purnawirawan sehubungan pertemuan di Balai Kartini dan ABS (Asal Bukan capres S). Tapi, kebutuhan politik untuk mengubah arah jalannya pemerintahan terlebih menjelang Pemilu 2009.

Ini merupakan kedewasaan purnawirawan yang mana kebanyakan yang pernah pada posisi jenderal, merasa peduli akan nasib bangsa yang tidak karu-karuan belakangan ini. Bahkan, di media massa ibukota juga memberitakan bahwa pemerintah mempertontonkan kemiskinan negeri ini.

Seharusnya SBY tidak bertindak seperti itu, tapi malah mengurangi angka kemiskinan dengan memberdayakan dan menggiatkan semua program ekonomi kemasyarakatan agar angka kemiskinan menurun. Namun, kenyataannya malah dijadikan obyek iklan politik yang mengklaim keberhasilan pemerintah. Realita ini sebuah hal yang wajar apabila mantan jenderal bangsa ini memutuskan harus turun tangan.**

Fatwa Haram Golput Tidak Negatif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa haram golput mendapat berbagai sambutan baik positif maupun negatif. Jika kita bicara yang positifnya, memang fatwa tersebut layak jika kita ungkapkan kepada kelompok yang selalu mendengungkan golput. Karena, dengan golput itu sendiri ibarat kita sudah mendzalimi diri kita sendiri. Siapa tahu, suara yang kita berikan untuk Pemilu 2009 akan membawa perubahan bagi negeri kita tercinta.

Tapi, kalau yang negatif bahwa fatwa haram itu seolah-olah membatasi hak seseorang untuk tidak memilih, bisa juga. Namun, saran tersebut sudah bukan waktunya untuk saat ini. Bahkan, demi kedewasaan negeri ini selanjutnya dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab seseorang akan nasib bangsa ini ke depan.

Seperti halnya disebutkan oleh mantan presiden RI, Megawati Soekarnoputri, bahwa yang tidak menggunakan suaranya untuk Pemilu 2009 nanti bukan warga negara Indonesia. Dalam hal ini saya sangat sepakat, karena siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa ke depan.**